Lelucon Wisata Halal

Kareba Toraja.com

Rencana Badan Otoritas Pariwisata (BOP) untuk memberlakukan konsep wisata halal di Labuan Bajo, Manggarai Barat menuai banyak kritik dan kecaman. Jika disimak dengan baik, tampak sekali bahwa kritik dan kecaman itu secara umum bermuara pada satu titik simpul, yaitu menolak konsep wisata halal tersebut. Saya sendiri berada pada posisi tegas tersebut, sebab untuk konteks NTT, secara khusus Manggarai Barat, konsep wisata halal ini lebih merupakan sebuah lelucon ketimbang sebagai kebijakan publik yang masuk akal.

Pertimbangan Fundamental

Secara pribadi, saya mempunyai beberapa pertimbangan fundamental terkait keberatan terhadap konsep wisata halal tersebut. Pertama, konsep wisata halal ini tidak memiliki legitimasi hukum karena tidak diatur dan dijelaskan dalam UU nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. UU ini hanya mengatur soal penentuan wilayah pariwisata strategis dengan mempertimbangkan aspek sosial, kultural, lingkungan, dan agama setempat. Tidak dijelaskan sama sekali tentang konsep wisata halal di situ.

Lagi pula secara sosial dan kultural—jika betul-betul mengacu pada UU kepariwisataan di atas—kita tidak mengenal kategorisasi normatif tentang halal dan haram, terutama dalam kaitannya dengan standar pelayanan di ruang publik. Lalu, dari segi agama setempat atau dari segi agama yang paling banyak dianut di daerah ini, konsep wisata halal itu jelas tidak kontekstual, tidak mendesak, dan sama sekali tidak dibutuhkan.

Hal itu dikarenakan pemberlakuan konsep wisata halal tersebut mengandaikan kita memiliki perda syariah atau setidaknya menganut hukum syariah. Sementara de facto mayoritas masyarakat NTT sama sekali tidak mengenal dan menganut hukum syariah. Atas dasar itu, pemberlakuan konsep wisata halal ini tidak berdasar dan tidak pada tempatnya.

Hal ini mesti dicermati secara jernih sejak sekarang karena bukan tak mungkin keganjilan serupa akan muncul di kemudian hari. Saya sendiri melihat bahwa secara substansial konsep wisata halal ini memiliki satu tujuan tunggal, yaitu mengakomodasi serta mengintegrasikan nilai-nalai syariah dalam kegiatan pengembangan kepariwisataan di Manggarai Barat. Ini jelas tidak masuk akal karena integrasi nilai-nilai syariah itu tidak sesuai dengan keadaan dan kebutuhan pembangunan kepariwisataan kita. Apalagi secara hukum konsep wisata halal ini tidak memiliki pijakan yang jelas dan kuat.

Pada tahun 2014, memang ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hal serupa, yaitu konsep “hotel syariah” yang diatur melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 2 tahun 2014, tetapi dua tahun kemudian dicabut dengan peraturan nomor 11 tahun 2016 (Flores Pos, 7/5/2019). Lantas, apa basis hukum dari konsep wisata halal ini? Hal ini harus dijelaskan dan dipertanggungjawabkan secara publik agar tidak terkesan bahwa konsep wisata halal ini diberlakukan hanya berdasarkan prinsip “suka-suka” atau berdasarkan kepentingan sektarian kelompok tertentu. Badan Otoritas Pariwisata (BOP) Manggarai Barat harus betul-betul mempertimbangkan hal ini.

Kedua, konsep wisata halal ini, yang dibuat berdasarkan standar moral partikular agama tertentu, tidak bisa dijadikan dasar pembuatan kebijakan publik di bidang pariwisata. Coba kita bayangkan, jika konsep wisata halal ini diberlakukan secara legal-formal, kita akan dihadapkan pada banyak kesulitan serius. Sekurang-kurangnya akan terjadi semacam pemaksaan terhadap mayoritas masyarakat di daerah ini yang jelas-jelas tidak mengenal kategorisasi syariah tentang halal dan haram.

Ruang gerak masyarakat kita, terutama para pelaku dan pengelola pariwisata, pun akan banyak dibatasi sebab konsep wisata halal ini selalu mengandaikan konsep wisata haram. Kalau ada situs atau model pelayanan wisata yang dihalalkan, yang jelas ada pula yang diharamkan. Kita pun, seperti kata Gubernur NTT, akan dibikin ribet dan ribut oleh urusan yang tidak terlalu substansial semacam ini.

Selain itu, ada implikasi krusial yang lain yang timbul karena pemberlakuan konsep wisata halal tersebut, yaitu bahwa setiap pelaku dan pengelola pariwisata, termasuk yang non-muslim, “diskenariokan” untuk belajar dan mengerti hukum syariah. Mereka harus belajar tentang konsep wisata halal, belajar ketentuan syariah tentang halal dan haram, termasuk memetakan wilayah pariwisata strategis yang sesuai dengan ketentuan syariah. Lama-lama muncul desakan untuk memproduksi peraturan daerah tentang pariwisata bersyariah. Tafsiran ini mungkin terkesan meluas, tetapi bukan tak mungkin akan menyeruak di kemudian hari, terutama kalau kita tidak mengantisipasinya sejak sekarang.

Ketiga, konsep wisata halal ini tidak sesuai dengan visi pembangunan kepariwisataan di NTT yang mengedepankan wisata berbasis budaya. Berdasarkan visi itu, pembangunan kepariwisataan NTT seharusnya banyak mengakomodasi dan mengintegrasikan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya NTT, bukannya mengakomodasi dan mengintegrasikan nilai-nilai moral-religius agama tertentu. Pengintegrasian kearifan lokal dan nilai-nilai budaya itu jauh lebih penting dan mendesak untuk NTT saat ini sebab aspek itu sungguh menggambarkan identitas kita sebagai salah suatu daerah pariwisata di Indonesia.

Identitas budaya tersebut mesti ditonjolkan sebagai aspek pendukung yang penting untuk pariwisata. Hal ini yang mesti terus kita upayakan ke depan, bukan penerapan wisata halal yang kurang berdasar tersebut. Badan Otoritas Pariwisata (BOP) Manggarai Barat harus memikirkan hal ini agar kemudian bisa bekerja dengan lebih profesional.

Keempat, tanpa pemberlakuan wisata halal ini, saya kira para pelaku dan pengelola wisata sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan para wisatawan muslim. Buktinya, tidak ada masalah yang terlalu berarti selama ini. Lagi pula tidak ada yang harus diprioritaskan di sini, apalagi sampai memaksakan keyakinan moral partikular semacam ini untuk dijadikan kebijakan publik. Semua kelompok masyarakat dan wisatawan harus diperlakukan secara sama dan adil.

Jangan sampai konsep halal dan haram ini mengacaukan harmonisme sosial yang sudah lama kita bangun. Konsep wisata halal ini pun akhirnya bukannya memajukan sektor pariwisata kita, tetapi justru menciptakan persoalan-persoalan baru yang menghancurkan proyek pembangunan kepariwisataan kita. Apalagi konsep wisata halal ini kontraproduktif dengan nilai-nilai budaya NTT, terutama Manggarai Barat.

Tolak Wisata Halal

Dari sejumlah pertimbangan fundamental di atas, saya kira sangatlah beralasan jika sebagian besar rakyat NTT menolak penerapan wisata halal tersebut. Konsep wisata halal ini akan mematikan pariwisata dan kearifan lokal kita. Jika Badan Otoritas Pariwisata (BOP) tetap berkukuh memberlakukan konsep wisata halal ini, maka itu akan menjadi lelucon yang susah diterima dengan akal sehat. Selain karena tidak memiliki legitimasi hukum, konsep wisata halal ini tidak memiliki urgensi dan signifikansi dalam kegiatan pengembangan pariwisata di NTT, secara khusus di Manggarai Barat.

Untuk itu, kita harus mendukung sikap tegas pemerintah provinsi NTT dan pemerintah kabupaten Manggarai Barat yang menolak penerapan kebijakan wisata halal tersebut. Ini adalah langkah yang tepat dalam rangka menjaga semangat dan komitmen kita untuk mengembangkan pariwisata yang berbasiskan budaya NTT.

Kita berharap, dengan adanya masukan-masukan ini, Badan Otoritas Pariwisata (BOP) Manggarai Barat bisa bekerja lebih profesional lagi tanpa diboncengi kepentingan tertentu. Para pengurus BOP harus betul-betul memahami dan mengetahui visi, karakteristik, dan kebutuhan pariwisata di NTT agar hal serupa tidak terulang di kemudian hari. Mari satukan tekad untuk memajukan pariwisata berbasis budaya di NTT! (Joan Udu)