Pilkada dan Hegemoni Uang

Foto: Cianjur Ekspres

Joan Damaiko Udu


Selama berjalannya Pilkada sejak 2005 terdapat sejumlah hal yang patut menjadi sorotan. Salah satunya yang paling krusial terkait dengan besarnya mahar politik atau uang “sewa perahu” yang harus digelontorkan para calon kepala daerah demi mendapatkan dukungan partai politik. Dari survei yang dilakukan KPK pada Pilkada 2018, tercatat ada responden yang mengaku memberikan mahar politik senilai Rp 50 juta hingga Rp 500 juta per kursi di DPRD. Dengan demikian, kalau calon bupati membutuhkan dukungan minimal 7 kursi, mahar yang disiapkan berkisar antara Rp 350 juta hingga Rp 3,5 miliar (Media Indonesia, 13/8/2020).

 

Kisaran angka ini kompatibel dengan hasil riset Amirudin dan Bisri (2006) bahwa rata-rata biaya mahar politik yang harus dipenuhi setiap calon kepala daerah di Indonesia minimal Rp 3 miliar. Itu baru untuk keperluan mahar politik, belum terhitung biaya kampanye dan gaji tim sukses. Dengan ini, dapat dilihat, betapa seorang calon kepala daerah harus mengeluarkan uang yang tak sedikit untuk bisa masuk dalam bursa calon kepala daerah. Besarnya biaya ini semakin mengekalkan fenomena kapitalisasi Pilkada di level politik elektoral.

 

Mahar Politik dan Politik Uang

 

Pengurus partai yang berperan penting dalam penentuan biaya mahar politik adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (untuk tingkat provinsi) dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (untuk tingkat kabupaten/ kota). Namun, dalam beberapa kasus, ketua umum (tingkat pusat) juga berperan penting. Biasanya ketua umum melakukan koordinasi dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah dan Cabang dalam proses penentuan besarnya mahar politik.

 

Pada tataran politik praktis, praktik pemungutan mahar politik ini sering dilihat sebagai hal lumrah. Namun, praktik ini sebenarnya inkonstitusional karena tidak diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pilkada dan Pemerintahan Daerah. Hanya saja, masalahnya, pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan UU ini belum maksimal, bahkan terbilang sangat lemah. Akibatnya, “pungutan politik” liar makin marak dan akhirnya praktik politik uang tak terkendali.

 

Masalah ini makin keruh ketika UU No. 32 Tahun 2004 itu hanya memungkinkan penjatuhan sanksi yang bersifat sepihak, di mana sanksi diberlakukan hanya kepada pihak yang memberikan uang politik (Kaloh, 2008). Ini membuat partai politik sulit tersentuh hukum dan lantas terus memeras para calon kepala daerah dengan angka fantastis. Hal yang sama dipastikan terjadi pada 9 Desember 2020 mendatang, terutama jika perangkat hukum yang mengatur hal ikhwal Pilkada belum dibenahi dengan baik.

 

Praktik ini terus masif bersamaan dengan rendahnya pendidikan politik masyarakat. Bahkan, karena saking seringnya praktik politik uang macam ini, masyarakat tak jarang melihat politik uang sebagai kelumrahan pula. Implikasinya, hampir semua calon menjadikan politik uang sebagai jurus pamungkas untuk mendulang suara dalam Pilkada. Ini menyebabkan momentum Pilkada sangat jarang melahirkan pemimpin yang berintegritas.

 

Rantai Korupsi

 

Mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, dalam keterangannya di Kompas (18/1/2011), pernah memberikan isyarat yang jelas bahwa besarnya biaya politik saat Pilkada memiliki korelasi simetris dengan rantai korupsi di daerah. Biaya politik yang terlalu tinggi, demikian penjelasan Fauzi, kerap mendorong kepala daerah melakukan korupsi.

 

Ini bisa dimengerti, sebab tak ada kepala daerah yang mau merugi. Maka, tak heran jika seorang kepala daerah kemudian berjuang sekuat tenaga untuk mengembalikan modal politik sambil terus mengakumulasi keuntungan. Ini konsekuensi yang sulit dihindari dari politik uang.

 

Jumlah gaji pokok dan tunjangan jabatan gubernur yang cuma Rp 8,4 juta per bulan dan bupati/wali kota yang cuma 5,9 juta (Warta Ekonomi.co.id, 17/10/2019) akan sulit mengembalikan modal politik yang jumlahnya Rp 3 miliar atau bahkan lebih. Meskipun ada tunjangan lain misalnya, jumlahnya kemungkinan akan tetap sulit menutup kerugian itu.

 

Ini akan menjadi lingkaran setan, yang membuat praktik korupsi terus bereskalasi. Sebab, meskipun penghasilan resmi seorang kepala daerah, yang mencakup gaji dan aneka tunjangan lain itu, sudah cukup besar menurut ukuran penghasilan rata-rata orang Indonesia, jumlah itu tetap tak akan cukup untuk sekadar impas menutupi ongkos politik jelang Pilkada. Karena itu, mudah diduga, seorang kepala daerah akan menghalalkan korupsi untuk mengembalikan biaya politiknya.

 

Selama sistem politik elektoral kita tak terlepas dari politik uang, lingkaran korupsi itu akan sulit dihentikan. Itu makanya dari tahun ke tahun banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi dan akhirnya mendekam di penjara. Dalam rentang waktu 2004 sampai 2019, tercatat ada 124 kepala daerah (gubernur dan wali kota/bupati) yang ditangkap KPK dan diproses secara hukum (Katadata.co.id,13/7/2019). Data ini setidaknya memperlihatkan kait kelindan yang kuat antara mahalnya biaya politik jelang Pikada dengan praktik korupsi yang acap dilakukan kepala daerah.

 

Pilkada 2020 (?)

 

Pilkada pada Desember mendatang kemungkinan besar hanya akan memperpanjang rantai korupsi itu. Apalagi sejauh ini kita tidak melihat tanda yang meyakinkan bahwa pemerintah, partai politik, dan KPUD akan mampu membendung politik uang. Maka, suka atau tidak suka, para calon kepala daerah yang tidak punya banyak uang akan tersingkir.

 

Dengan berat hati kita akan berhadapan dengan hegemoni uang meski sesekali dihibur dengan pidato kampanye yang kelihatannya populis dan pro-rakyat. Demokrasi elektoral seakan sudah begitu sulit keluar dari jebakan anomali itu: ia tidak lagi berasaskan kedaulatan rakyat, tetapi kedaulatan uang. Tapi, kita berharap (meski itu mustahil), tabiat buruk ini tidak terulang pada Desember mendatang.

 

 

 


Previous article
Next article

Leave Comments

Post a Comment

Ads Post 1

Ads Post 2

Ads Post 3

Ads Post 4