Sosok
Yos Nggarang: Kombinasi Pariwisata-Pertanian Bisa Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di NTT
![]() |
sumber foto: radarntt.co |
Lontar
Pos, Jakarta—Presiden
Jokowi sudah memberikan perhatian begitu besar terhadap percepatan pengembangan
pariwisata di NTT, yaitu dengan menerbitkan Perpres No.32/2018 tentang Badan
Ototritas Pariwisata Labuan Bajo-Flores (BOP-LBF). Perpres 32/2018 ini
merupakan bentuk dorongan sekaligus komitmen presiden untuk mengakselerasi
pembangunan pariwisata di wilayah Labuan Bajo dan 9 kabupaten lainnya di
Flores.
Apa
nilai penting Perpres ini untuk masyarakat NTT? Apakah pemerintah daerah sudah
meresponsnya dengan tepat? Lalu, bagaimana Perpres itu seharusnya diterjemahkan
dalam kebijakan-kebijakan yang operasional?
Untuk
membahas tema ini, kali ini Lontar Pos berkesempatan mewawancarai Yosef
Sampurna Nggarang, Sekretaris Jendral Pergerakan Kedaulatan Rakyat, Aktivis
Pergerakan HIPMMABAR-Jakarta, sekaligus staf pribadi ekonom dan mantan Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Berikut petikan wawancara Joan
Damaiko Udu dari Lontar Pos dengan Bung Yos Nggarang.
Apa nilai penting Perpres No.32/2018
tentang Badan Ototritas Pariwisata Labuan Bajo-Flores (BOP-LBF) menurut Anda?
Perpres
itu menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam mengelola potensi pariwisata
di NTT. Presiden Jokowi tahu kita punya keunggulan di bidang pariwisata, maka
ia mengeluarkan Perpres itu, dengan maksud untuk mempercepat pembangunan
pariwisata di NTT.
Bagaimana seharusnya Pemprov NTT
merespons perhatian pemerintah pusat itu?
Ya
tentu harus direspons positif dengan membuat program-program unggulan di bidang
pariwisata.
Apakah hal itu sudah dilakukan?
Belum.
Faktanya, pemprov NTT justru mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik yang
kontraproduktif, misalnya dengan mengeluarkan kebijakan penambangan batu gamping
sebagai bahan baku pabrik semen di Lingko Lolok, Desa Satar Punda, Manggarai
Timur. Padahal, Presiden Jokowi sudah dengan cermat memperhitungkan potensi
alam, baik laut maupun darat, yang indah dan eksotis di NTT, khususnya di
daerah Flores, demi mendatangkan pundi-pundi ekonomi yang lebih besar di daerah
ini.
Lantas, menurut Anda, apa yang harus dilakukan
Pemprov NTT?
Sekurang-kurangnya
harus ada kesamaan visi-misi dengan pemerintah pusat. Apalagi Gubernur NTT
sekarang merupakan kader partai Nasdem dan bagian dari koalisi pemerintah
Jokowi-Ma'ruf Amin. Posisi ini seharusnya menjadi kekuatan baru yang bisa
memuluskan program pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan di NTT.
Namun, sayangnya, Gubernur NTT justru mengabaikan hal itu dengan menghadirkan
investor tambang batu gamping di Manggarai Timur. Ini jelas mencederai maksud
dan kerja keras pemerintah pusat yang dengan pelbagai cara sudah mempromosikan
pariwisata sebagai sektor unggulan di Labuan Bajo dan wilayah lainnya di
Flores.
Apa yang salah dengan investasi di
bidang pertambangan?
Tambang
itu merupakan industri ekstraktif dan sangat sulit menjamin pemerataan
distribusi pendapatan dan kemakmuran masyarakat. Pertambangan itu bisnis monopoli,
maka sulit bagi kita untuk mengharapkan adanya kebijakan inklusif untuk merangsang
pertumbuhan ekonomi yang bisa dinikmati banyak orang. Konsekuensinya,
pertumbuhan ekonomi dan kekayaan hanya dinikmati oleh segelintir orang,
sementara dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan itu menjangkau
banyak orang.
Apa masalahnya dengan Perpres
32/2018?
Nilai
Perpres 32/2018 itu menjadi berkurang ketika Gubernur Victor dan Bupati Agas
terus bersikeras melanjutkan kebijakan pertambangan di Lingko Lolok, Manggarai
Timur. Apalagi Bupati Agas, dengan cara yang kurang elok, sudah mulai merayu
rakyat, yang adalah orang kampung dan tuan tanah, untuk menjual tanah mereka ke
pemodal, yang tak lain adalah pemain lama yang sudah mengeruk kekayaan alam di
Satar Teu dan Serise. Ini makin memperkuat kesan bahwa rezim Victor dan Agas
tidak ada bedanya dengan rezim Frans Lebu Raya dan Yosef Tote: mereka sama-
sama rezim tambang dengan pemodal yang sama.
Ada masalah lain yang lebih serius terkait
itu?
Ya.
Ada fakta yang sulit dielakkan oleh Pemprov NTT dan Pemda Manggarai Timur: bekas
galian tambang mangan di masa sebelumnya masih menganga, warga lingkar tambang jauh
dari kemakmuran, tidak seperti janji manis saat investor masuk mengambil
kekayaan alam. Di sini, perusahaan, Pemda Matim, dan Pemrov NTT terkesan
bersengkongkol, di mana mereka hanya tahu meraup keuntungan dari bisnis
pertambangan, tapi tidak sungguh menjalankan kewajiban reklamasi bekas lubang
tambang sebelumnya. Watak seperti ini mulai muncul saat ini. Kesan
perselingkuhan antara pemodal dan pemerintah daerah semakin tercium. Ini sangat
disayangkan, sebab sebelumnya, pada masa kampanye, Victor sudah berjanji untuk
melakukan moratorium terhadap semua bentuk operasi pertambangan di NTT. Saat
ini, Victor yang sama, yang lantang berteriak pada masa kampanye itu, antusias
memberikan “karpet merah” kepada investor tambang. Ini artinya Victor tidak
konsisten dengan janji kampanyenya sendiri.
Baca Juga: Pilkada dan Ongkos Politik
Apakah itu berarti Anda tidak setuju
dengan investasi berbasis pertambangan di NTT?
Ya,
itu jelas. Sebab dampak penambangan pada jenis tambang galian tipe C tidak
hanya merusak ekosistem, biota, dan lingkungan hidup secara umum, tetapi juga
merusak tatanan adat istiadat, khususnya yang biasa orang Manggarai sebut sebagai
Gendang One Lingko Peang. Selain itu,
dari temuan di lapangan, industri pertambangan di NTT memiliki rekam jejak yang
sangat buruk. Hampir semua jenis pertambangan di NTT bermasalah. Hal itu semestinya
menjadi tanda bahwa NTT tidak cocok untuk mengembangkan industri pertambangan. Maka,
sudah seharusnya pemerintah mendorong transformasi ekonomi dan diserfikasi
pengembangan usaha di NTT tanpa harus menggantungkan diri pada industri
ekstraktif yang kebanyakan membawa mudarat.
Lalu, investasi jenis apa yang cocok
untuk NTT?
Tentu
saja investasi di bidang pariwisata. NTT, yang memiliki potensi besar di bidang
pariwisata, sebenarnya bisa mandiri secara ekonomi tanpa harus bergantung pada
industri ekstraktif. Jika pemerintah terus bergantung pada industri ekstraktif,
dengan tidak sungguh memperhatikan pariwisata sebagai sektor unggulan di samping
pertanian dan peternakan, itu memberi kesan bahwa pemerintah malas, tidak
kreatif membangun daerah, dan hanya mau untung sendiri melalui
persekongkolannya dengan pemodal.
Jika begitu, sosok pemimpin macam apa
yang kreatif membangun daerah, yang cocok untuk NTT?
Tentu
saja pemimpin yang cerdas, tegas, dan yang bisa mengembangkan potensi-potensi
daerah untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Dengan itu, diharapkan pertumbuhan
ekonomi dan distribusi pendapatan kian merata.
Bagaimana mewujudkan harapan itu?
Dengan
menentukan arah baru kemitraan antara pemerintah dan korporasi. Intinya, kemitraan
itu mesti sampai pada public private
patnership untuk Nusa Tenggara Timur dalam konteks corporate development.
Bagaimana maksudnya?
Intinya
bahwa pembangunan NTT mesti dilakukan berdasarkan kombinasi antara grand design pemerintah dan swasta, di
mana fokusnya adalah pariwisata. Untuk itu, Perpres soal pariwisata itu
semestinya dikombinasikan dengan kebijakan pertanian. Kombinasi antara kedua
sektor ini sangat memungkinkan, sebab mayoritas penduduk NTT, khususnya Flores,
adalah petani.
Desain kebijakan seperti apa yang
diperlukan untuk mewujudkan maksud itu?
Pemprov
NTT harus segera melakukan konsolidasi dengan para bupati, kepala dinas, dan
ahli- ahli pertanian untuk mewujudkan maksud itu. Konsolidasi itu harus menghasilkan
sebuah desain kebijakan pertanian cluster,
yang dilakukan dengan menentukan kabupaten atau kecamatan tertentu yang khusus
menghasilkan buah, sayur, padi, jagung, kopi, peternakan (sapi, ayam, babi),
dan perikanan. Dengan demikian, setiap kabupaten atau kecamatan memiliki unit
produksi unggulan masing-masing dan NTT juga akhirnya dapat menekan laju impor
barang kebutuhan pokok dari luar daerah. Dengan begitu, “kue” pariwisata pun
dapat dinikmati oleh masyarakat NTT sendiri.
Apa yang diharapkan dari desain
kebijakan macam itu?
Diharapkan
tambang yang bermasalah segera dihentikan dan pengembangan pariwisata
diprioritaskan. Untuk mendukung itu, perlu ada kombinasi pariwisata dan
pertanian untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di NTT, agar distribusi
pendapatan masyarakat merata, gini ratio rendah, dan kohesi sosial kuat. Agenda
ini tidak boleh ditunda, khususnya oleh Victor dan Agas. Apalagi Vicktor sudah
dua tahun menjabat. Sayang sekali kalau ia menyia-nyiakan momentum emas ini.
Tahun depan akan memasuki tahun politik sehingga tidak ada lagi kesempatan
untuk melakukan perbaikan dan perubahan. Maka, saatnya untuk menghentikan semua
jenis pertambangan yang bermasalah di NTT, sesuai dengan janji kampanye Victor,
dan segera fokus pada pembangunan pariwisata dengan pertanian sebagai
pendukungnya.***
Previous article
Next article
Leave Comments
Post a Comment