Yos Nggarang: Kombinasi Pariwisata-Pertanian Bisa Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di NTT

sumber foto: radarntt.co

Lontar Pos, Jakarta—Presiden Jokowi sudah memberikan perhatian begitu besar terhadap percepatan pengembangan pariwisata di NTT, yaitu dengan menerbitkan Perpres No.32/2018 tentang Badan Ototritas Pariwisata Labuan Bajo-Flores (BOP-LBF). Perpres 32/2018 ini merupakan bentuk dorongan sekaligus komitmen presiden untuk mengakselerasi pembangunan pariwisata di wilayah Labuan Bajo dan 9 kabupaten lainnya di Flores.

Apa nilai penting Perpres ini untuk masyarakat NTT? Apakah pemerintah daerah sudah meresponsnya dengan tepat? Lalu, bagaimana Perpres itu seharusnya diterjemahkan dalam kebijakan-kebijakan yang operasional?

Untuk membahas tema ini, kali ini Lontar Pos berkesempatan mewawancarai Yosef Sampurna Nggarang, Sekretaris Jendral Pergerakan Kedaulatan Rakyat, Aktivis Pergerakan HIPMMABAR-Jakarta, sekaligus staf pribadi ekonom dan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Berikut petikan wawancara Joan Damaiko Udu dari Lontar Pos dengan Bung Yos Nggarang.

Apa nilai penting Perpres No.32/2018 tentang Badan Ototritas Pariwisata Labuan Bajo-Flores (BOP-LBF) menurut Anda?

Perpres itu menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam mengelola potensi pariwisata di NTT. Presiden Jokowi tahu kita punya keunggulan di bidang pariwisata, maka ia mengeluarkan Perpres itu, dengan maksud untuk mempercepat pembangunan pariwisata di NTT.

Bagaimana seharusnya Pemprov NTT merespons perhatian pemerintah pusat itu?

Ya tentu harus direspons positif dengan membuat program-program unggulan di bidang pariwisata.

Apakah hal itu sudah dilakukan?

Belum. Faktanya, pemprov NTT justru mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik yang kontraproduktif, misalnya dengan mengeluarkan kebijakan penambangan batu gamping sebagai bahan baku pabrik semen di Lingko Lolok, Desa Satar Punda, Manggarai Timur. Padahal, Presiden Jokowi sudah dengan cermat memperhitungkan potensi alam, baik laut maupun darat, yang indah dan eksotis di NTT, khususnya di daerah Flores, demi mendatangkan pundi-pundi ekonomi yang lebih besar di daerah ini.

Lantas, menurut Anda, apa yang harus dilakukan Pemprov NTT?

Sekurang-kurangnya harus ada kesamaan visi-misi dengan pemerintah pusat. Apalagi Gubernur NTT sekarang merupakan kader partai Nasdem dan bagian dari koalisi pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin. Posisi ini seharusnya menjadi kekuatan baru yang bisa memuluskan program pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan di NTT. Namun, sayangnya, Gubernur NTT justru mengabaikan hal itu dengan menghadirkan investor tambang batu gamping di Manggarai Timur. Ini jelas mencederai maksud dan kerja keras pemerintah pusat yang dengan pelbagai cara sudah mempromosikan pariwisata sebagai sektor unggulan di Labuan Bajo dan wilayah lainnya di Flores.

Apa yang salah dengan investasi di bidang pertambangan?

Tambang itu merupakan industri ekstraktif dan sangat sulit menjamin pemerataan distribusi pendapatan dan kemakmuran masyarakat. Pertambangan itu bisnis monopoli, maka sulit bagi kita untuk mengharapkan adanya kebijakan inklusif untuk merangsang pertumbuhan ekonomi yang bisa dinikmati banyak orang. Konsekuensinya, pertumbuhan ekonomi dan kekayaan hanya dinikmati oleh segelintir orang, sementara dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan itu menjangkau banyak orang.

Apa masalahnya dengan Perpres 32/2018?

Nilai Perpres 32/2018 itu menjadi berkurang ketika Gubernur Victor dan Bupati Agas terus bersikeras melanjutkan kebijakan pertambangan di Lingko Lolok, Manggarai Timur. Apalagi Bupati Agas, dengan cara yang kurang elok, sudah mulai merayu rakyat, yang adalah orang kampung dan tuan tanah, untuk menjual tanah mereka ke pemodal, yang tak lain adalah pemain lama yang sudah mengeruk kekayaan alam di Satar Teu dan Serise. Ini makin memperkuat kesan bahwa rezim Victor dan Agas tidak ada bedanya dengan rezim Frans Lebu Raya dan Yosef Tote: mereka sama- sama rezim tambang dengan pemodal yang sama.

Ada masalah lain yang lebih serius terkait itu?

Ya. Ada fakta yang sulit dielakkan oleh Pemprov NTT dan Pemda Manggarai Timur: bekas galian tambang mangan di masa sebelumnya masih menganga, warga lingkar tambang jauh dari kemakmuran, tidak seperti janji manis saat investor masuk mengambil kekayaan alam. Di sini, perusahaan, Pemda Matim, dan Pemrov NTT terkesan bersengkongkol, di mana mereka hanya tahu meraup keuntungan dari bisnis pertambangan, tapi tidak sungguh menjalankan kewajiban reklamasi bekas lubang tambang sebelumnya. Watak seperti ini mulai muncul saat ini. Kesan perselingkuhan antara pemodal dan pemerintah daerah semakin tercium. Ini sangat disayangkan, sebab sebelumnya, pada masa kampanye, Victor sudah berjanji untuk melakukan moratorium terhadap semua bentuk operasi pertambangan di NTT. Saat ini, Victor yang sama, yang lantang berteriak pada masa kampanye itu, antusias memberikan “karpet merah” kepada investor tambang. Ini artinya Victor tidak konsisten dengan janji kampanyenya sendiri.

Baca Juga: Pilkada dan Ongkos Politik

Apakah itu berarti Anda tidak setuju dengan investasi berbasis pertambangan di NTT?

Ya, itu jelas. Sebab dampak penambangan pada jenis tambang galian tipe C tidak hanya merusak ekosistem, biota, dan lingkungan hidup secara umum, tetapi juga merusak tatanan adat istiadat, khususnya yang biasa orang Manggarai sebut sebagai Gendang One Lingko Peang. Selain itu, dari temuan di lapangan, industri pertambangan di NTT memiliki rekam jejak yang sangat buruk. Hampir semua jenis pertambangan di NTT bermasalah. Hal itu semestinya menjadi tanda bahwa NTT tidak cocok untuk mengembangkan industri pertambangan. Maka, sudah seharusnya pemerintah mendorong transformasi ekonomi dan diserfikasi pengembangan usaha di NTT tanpa harus menggantungkan diri pada industri ekstraktif yang kebanyakan membawa mudarat.

Lalu, investasi jenis apa yang cocok untuk NTT?

Tentu saja investasi di bidang pariwisata. NTT, yang memiliki potensi besar di bidang pariwisata, sebenarnya bisa mandiri secara ekonomi tanpa harus bergantung pada industri ekstraktif. Jika pemerintah terus bergantung pada industri ekstraktif, dengan tidak sungguh memperhatikan pariwisata sebagai sektor unggulan di samping pertanian dan peternakan, itu memberi kesan bahwa pemerintah malas, tidak kreatif membangun daerah, dan hanya mau untung sendiri melalui persekongkolannya dengan pemodal.

Jika begitu, sosok pemimpin macam apa yang kreatif membangun daerah, yang cocok untuk NTT?

Tentu saja pemimpin yang cerdas, tegas, dan yang bisa mengembangkan potensi-potensi daerah untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Dengan itu, diharapkan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan kian merata.

Bagaimana mewujudkan harapan itu?

Dengan menentukan arah baru kemitraan antara pemerintah dan korporasi. Intinya, kemitraan itu mesti sampai pada public private patnership untuk Nusa Tenggara Timur dalam konteks corporate development.

Bagaimana maksudnya?

Intinya bahwa pembangunan NTT mesti dilakukan berdasarkan kombinasi antara grand design pemerintah dan swasta, di mana fokusnya adalah pariwisata. Untuk itu, Perpres soal pariwisata itu semestinya dikombinasikan dengan kebijakan pertanian. Kombinasi antara kedua sektor ini sangat memungkinkan, sebab mayoritas penduduk NTT, khususnya Flores, adalah petani.

Desain kebijakan seperti apa yang diperlukan untuk mewujudkan maksud itu?

Pemprov NTT harus segera melakukan konsolidasi dengan para bupati, kepala dinas, dan ahli- ahli pertanian untuk mewujudkan maksud itu. Konsolidasi itu harus menghasilkan sebuah desain kebijakan pertanian cluster, yang dilakukan dengan menentukan kabupaten atau kecamatan tertentu yang khusus menghasilkan buah, sayur, padi, jagung, kopi, peternakan (sapi, ayam, babi), dan perikanan. Dengan demikian, setiap kabupaten atau kecamatan memiliki unit produksi unggulan masing-masing dan NTT juga akhirnya dapat menekan laju impor barang kebutuhan pokok dari luar daerah. Dengan begitu, “kue” pariwisata pun dapat dinikmati oleh masyarakat NTT sendiri.

Apa yang diharapkan dari desain kebijakan macam itu?

Diharapkan tambang yang bermasalah segera dihentikan dan pengembangan pariwisata diprioritaskan. Untuk mendukung itu, perlu ada kombinasi pariwisata dan pertanian untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di NTT, agar distribusi pendapatan masyarakat merata, gini ratio rendah, dan kohesi sosial kuat. Agenda ini tidak boleh ditunda, khususnya oleh Victor dan Agas. Apalagi Vicktor sudah dua tahun menjabat. Sayang sekali kalau ia menyia-nyiakan momentum emas ini. Tahun depan akan memasuki tahun politik sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan perbaikan dan perubahan. Maka, saatnya untuk menghentikan semua jenis pertambangan yang bermasalah di NTT, sesuai dengan janji kampanye Victor, dan segera fokus pada pembangunan pariwisata dengan pertanian sebagai pendukungnya.***