22 Tahun Reformasi dan Nasib Demokrasi Kita

kompas.com

Joan Udu

Demokratisasi merupakan salah satu agenda besar reformasi. Sejak tumbangnya Orde Baru pada 21 Mei 1998, Indonesia memutuskan meninggalkan rezim autokratis dan lantas memulai suatu rezim baru yang disebut rezim demokrasi. Sejak itulah penentuan arah perkembangan negara tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah, tetapi oleh demokrasi itu sendiri.

Lantas, apa signifikansi demokrasi di sini? Satu hal yang pasti bahwa demokrasi lebih mampu menjamin terwujudnya ide-ide kebebasan, kesetaraan, dan kemajemukan di Indonesia. Berbeda dengan rezim otoriter, rezim demokrasi lebih bisa menjamin partisipasi publik dalam setiap proses politik. Demokrasi tidak membuka ruang bagi pemerintahan sepihak oleh pemerintah, tetapi pemerintahan desentralistis oleh yang diperintah. Inilah sebuah kratos (pemerintahan) yang dijalankan oleh demos (rakyat). Esensi demokrasi persis terletak pada hal itu.

Lalu, apakah ide dan proyek demokrasi itu sudah sungguh dijalankan bangsa ini sejauh ini? Apakah rakyat (demos) Indonesia sudah mencerminkan dirinya sebagai warga negara demokratis?

Fakta Empiris

Dari pengalaman empiris selama ini, setidaknya melalui pelbagai proses demokrasi elektoral dari tingkat daerah (Pilkada) sampai tingkat nasional (Pilpres), terlihat masyarakat warga sudah menunjukkan komitmen kolektif dan partisipasi aktif dalam ruang-ruang sosial dan politik. Pada Pemilu 2019, tren komitmen dan partisipasi politik itu semakin membaik, yaitu mencapai angka 81 %.

Jika dibandingkan dengan Pemilu pada tahun 2014 (70 %), partisipasi pemilih pada tahun 2019 meningkat 10 %. Bahkan, menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU), pencapaian ini merupakan prestasi terbaik sejak 2009 (Kompas.com, 27/5/2019). Ini menunjukkan tingkat partisipasi politik rakyat Indonesia semakin membaik.

Kehadiran media sosial semakin memperlihatkan tren positif itu. Dalam media sosial, orang menemukan ruang mahaluas untuk mengutarakan kata hati serta gagasannya, termasuk menyatakan preferensi politiknya. Media sosial bahkan sangat efektif dijadikan sarana politik elektoral, di mana orang dengan mudah dan leluasa mangampanyekan keunggulan pasangan calon pilihannya sambil pelan-pelan memengaruhi preferensi politik pemilih yang lain.

Namun, jika melihat secara cermat fakta Pilpres 2019 yang lalu, terbukti instrumentalisasi media sosial untuk kepentingan kampanye politik berujung ambivalen. Sebab, selain menjadi wadah kampanye positif, terbukti media sosial juga menjadi wadah kampanye negatif. Para pemilih pragmatis dengan leluasa menebarkan hoaks untuk menyerang pasangan calon lawan. Tak pelak, manipulasi, caci maki, hujat-menghujat, dan berita bohong berseliweran di media sosial. Kebebasan yang dimungkinkan oleh demokrasi membuat orang hidup sebebas-bebasnya, bahkan sampai menabrak prosedur hukum dan batas-batas moral politik.

Di hadapan media sosial, rakyat pemilih seakan mengalami semacam kegalauan eksistensial: antara sungguh memverifikasi kedaulatan dan komitmen politiknya sebagai demos atau harus melacurkan diri pada kepentingan elite dengan menebarkan fitnah dan berita bohong. Tetapi, pemilih pragmatis biasanya lebih senang masuk dalam tipe pemilih kedua, yang melacurkan diri pada elite politik oportunis dan oligark gila kuasa. Mereka akan melakukan apa saja, bahkan yang tak halal sekalipun, demi keuntungan pemodal mereka.

Hal ini sangat terlihat dalam dinamika kampanye Pilpres 2019 dan juga Pilkada DKI Jakarta pada 2017, yang cenderung manghasut dan memancing permusuhan horizontal di tengah masyarakat. Sebagian pemilih (voters) dengan mudahnya percaya pada elite oportunis, lalu tanpa berpikir kritis dan panjang memutuskan untuk melacurkan diri demi kepentingan-kepentingan privat mereka.

Para pemilih pragmatis itu begitu gampangnya diperalat dan diperlakukan sebagai angka-angka yang melapangkan jalan para elite politik dan oligark itu menuju kursi kekuasaan. Mereka lantas bermetamorfosa menjadi ‘massa’ yang emosional, sentimental, dan infantil, yang rela turun ke jalan, berdemonstrasi secara anarkis, merusak fasilitas-fasilitas publik, menerjang prosedur hukum, demi kepentingan elite dan pemodal itu.

Maka, apa yang disebut demokrasi kemudian tak lebih dari persekongkolan antara massa dan elite oportunis untuk mengkhianati demokrasi itu sendiri (Hardiman, 2013). Massa menjual kebebasan politiknya demi uang dan elite menerima posisi politis yang dipakai untuk mengembalikan modal kampanye sekaligus mencari untung.

Inilah nasib demokrasi kita selama 22 tahun masa reformasi ini. Jika pada masa Orde Baru orang dibuat apatis dan takut berpolitik, pada masa reformasi ini, ketika politik tidak lagi menakutkan, orang malah melecehkannya. Kesadaran politis dan komitmen berdemokrasi kita masih sangat rendah. Pelakunya di sini bukan hanya rezim dan partai-partai politik, melainkan juga kelompok-kelompok masyarakat.

Memperkuat Etos Demokrasi

Lantas, apa yang harus dilakukan di tengah rusaknya sistem demokrasi ini? Satu hal yang paling elementer adalah membersihkan demos dari kerumunan (massa) dan mengembalikan hakikatnya sebagai masyarakat warga (civil society) dalam ruang publik politis. Melalui jalan ini, partisipasi politik dilakukan bukan hanya untuk survival belaka, melainkan juga untuk mengaktualisasikan keutamaan moral sebagai warga negara.

Untuk menjamin kontinuitas agenda demokrasi, setiap warga negara (demos) mesti memiliki kesadaran politis akan kedudukannya sebagai subjek politik yang otonom dan berdaulat. Ia harus menunjukkan komitmen politiknya dengan selalu terlibat secara sadar, aktif, dan partisipatif dalam setiap proses politik, tanpa terkooptasi kepentingan parsial elite politik dan oligark pragmatis.

Setiap warga negara harus memperkuat etos demokrasi, yang antara lain dilakukan dengan ikut terlibat dalam proses perancangan program dan visi politik orang yang dipilihnya dalam Pemilu, lalu mengontrol pelaksanaannya, serta mengevaluasi kinerjanya. Dengan cara ini, ia betul-betul memverifikasi kedaulatannya sebagai demos dan mencerminkan dirinya sebagai sosok warga negara demokratis.

Para elite politik pun diharapkan agar selalu mendekati setiap warga negara sebagi subjek politik, bukan sebagai objek yang bisa dimanipulasi. Elite politik mesti memberikan pendidikan politik yang mencerahkan kepada setiap warga negara. Melalui langkah-langkah ini, proyek demokratisasi yang merupakan agenda besar reformasi dapat berjalan seperti yang diharapkan.