Menolak Lupa!

alinea.id

Joan Udu

Untuk konteks Indonesia, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah anak sejarah yang dilahirkan dan diperjuangkan dengan sangat susah payah. Pemerintah sudah menjanjikan pengusutan sekaligus penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu, tetapi sampai sekarang pelaksanaannya masih jauh panggang dari api.

Penanganan kasus HAM semakin dilematis manakala negara, yang secara konstitusional (sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 I ayat 4 UUD 1945) mengemban tanggung jawab besar dalam hal perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM, terkesan apatis dan tidak serius. Karena itu, meskipun HAM secara internasional dan nasional telah diterima sebagai konsepsi dasar peradaban manusia, eskalasi pelanggaran HAM tetap saja menanjak tajam dari tahun ke tahun.

Bahkan, dalam sajarah Indonesia, negara yang seharusnya memiliki kewajiban utama dalam melindungi dan memajukan HAM acapkali menjadi aktor utama pelanggaran HAM. Kenyataan ini serentak menyeruakkan harapan sekaligus tuntutan fundamental agar negara sesegera mungkin menuntaskan benang kusut kasus HAM di republik ini, terlebih khusus kasus-kasus HAM masa lalu yang seakan dilupakan begitu saja oleh negara, termasuk oleh rezim Jokowi.

Ekspektasi yang Pupus

Terpilihnya Ir. Joko Widodo sebagai Presiden RI, pada awalnya, membawa ekspektasi baru bagi penyelesaian kasus pelanggaran HAM lantaran beliau pernah berjanji untuk mengungkap dengan adil kasus pelanggaran HAM berat di republik ini. Namun, alangkah disayangkan, saat ini sejumlah kasus pelanggaran HAM masih tetap belum jelas kelanjutan penyelesaiannya. Bahkan, pemerintah terkesan lalai dalam menangani masalah ini.

Peristiwa Pembunuhan Massal 1965, Peristiwa Talangsari-Lampung 1989, Tragedi Penembakan Mahasiswa Trisakti 1998, Tragedi Semanggi I 1998, Tragedi Semanggi II 1999, Kasus Wasior dan Wamena (2001 dan 2003), Kerusuhan Mei 1998, Penembakan Misterius (Petrus) 1982-1985, yang menelan banyak korban, hingga kini belum jelas penyelesaiannya.

Terkait itu, Setara Institute mencatat suatu fakta miris bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM berat tersebut seringkali macet di Kejaksaan Agung. Lah, mengapa dan ada apa di balik ini?

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu sangat mendesak, bukan hanya karena merupakan amanat reformasi, tetapi juga sebagai langkah awal bangsa untuk menatap masa depan. Penuntasan pelanggaran HAM berat menjadi momentum untuk menguji ketahanan bangsa sebagai negara hukum.

Dalam hal ini, Presiden Jokowi bisa saja berdalih bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Tapi, dalih ini dapat kita nilai sebagai sebuah skenario licik untuk menghindari tanggung jawab konstitusional dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat.

Ingat! Pengungkapan dan penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu akan menjadi batu uji bahwa di negeri ini hukum masih berdaulat. Bahwa Indonesia sungguh negara hukum, sebagaimana ditandaskan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD Negara RI Tahun 1945.

Namun, sayangnya, sejumlah kasus HAM berat selama ini hanya mondar-mandir di Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, tanpa menemui titik terang. Lantas, kapan semua kasus itu ditangani secara serius dan tuntas oleh pemerintah?

Menolak Lupa

Fenomena ‘lupa’ terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu tidak boleh dibiarkan terus membatu begitu saja. Jokowi, yang akrab dikenal sebagai sosok yang merakyat, mesti punya “hati” dalam menyelesaikan masalah-masalah serius ini. Jokowi tidak boleh hanya fokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga harus mampu menjamin dan merealisasikan rasa keadilan rakyat, terlebih keluarga para korban kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Negara harus hadir secara nyata dalam melayani rasa keadilan rakyat. Apalagi rencana pengusutan dan penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu ini sudah diagendakan Jokowi sejak 2014. Tapi, karena eksekusinya belum optimal, maka sampai kapan pun, kita akan terus menagih janji kampanye Jokowi itu.

Kita tidak boleh diam, apalagi apatis. Jangan ada kata ‘lupa’ untuk terus menuntut keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan setiap kasus HAM. Keseriusan kita dalam mendesak pemerintah menjadi bentuk solidaritas kita terhadap keluarga para korban kasus HAM masa lalu.

Maka, sekali lagi, Presiden Jokowi harus punya “hati” untuk mendengarkan jeritan keluarga para korban kasus HAM ini. Saatnya Jokowi membuktikan integritasnya, bahwa ia tidak hanya pandai menebar janji, tetapi juga cerdas mewujudkannya. Periode kedua masa pemerintahan ini menjadi momentum penting untuk menguji itu.

Jika ingin menjadi pemimpin yang akan dikenang dengan baik oleh rakyat, Jokowi harus memasukkan rencana penyelesaikan kasus HAM sebagai salah satu agenda penting yang harus diwujudkan di periode kedua ini. Pemerintah harus bisa memulihkan hak para korban dengan mengadakan pengadilan HAM yang benar, jujur, dan adil.

Perangkat hukum untuk itu sudah cukup adekuat. Rujukannya adalah TAP No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia.

Kasus-kasus itu harus diselesaikan bukan semata-mata demi formalitas hukum, tetapi karena terlahir dari kehendak baik pemerintah untuk menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita berharap, di periode kedua masa pemerintahan ini, Jokowi semakin serius mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM di republik ini.

Keseriusan itu akan menjadi indikator untuk mengukur apakah Jokowi mampu menjamin rasa keadilan setiap warga negara ataukah ia hanya pandai membangun ekonomi dan infrastruktur. Waktu selama kurang lebih empat tahun ke depan akan membuktikan itu. Mari kita kawal pemerintahan Jokowi di periode kedua ini!

(Tulisan ini pernah diterbitkan di Majalah Gita Sang Surya, edisi November-Desember 2015)