Farid Ridwanuddin: Para Pemimpin Perlu Perkuat Jangkar Moral

Kiblat. net



Lontar Pos - Kepemimpinan politik pada dasarnya diperlukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan umum dalam suatu komunitas politis yang bernama negara. Pemilu lantas dihelat dalam rangka memastikan estafet kepemimpinan politik itu berjalan dengan baik.

Dalam setiap pemilu, baik pilpres, pileg, maupun pilkada, tentu terbersit harapan bahwa para pemimpin politik dan pejabat publik yang terpilih dapat menjalankan tugasnya secara optimal, terutama dalam merealisasikan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi segenap warga negara.

Lantas, apakah tugas itu sudah dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh para pemimpin politik dan pejabat publik di negara ini? Apakah kepemimpinan politik kita sudah betul-betul menjawab harapan dan cita-cita rakyat? Apa yang bisa dilakukan untuk memperkuat mutu kepemimpinan politik dan proses demokrasi di Indonesia?

Pertanyaan-pertanyaan ini akan kita dalami bersama melalui wawancara dengan Farid Ridwanuddin, seorang aktivis KIARA (Koalisis Rakyat untuk Keadilan Perikanan), yang selama ini terlibat aktif dalam sejumlah kegiatan advokasi dan animasi masyarakat akar rumput, khususnya para nelayan dan penduduk di daerah pesisir. Berikut petikan wawancara dengan Farid Ridwanuddin.

Sebagai aktivis yang banyak mengadvokasi masyarakat “akar rumput”, bagaimana Anda melihat kepemimpinan politik di Indonesia selama ini?

Pertama, kepemimpinan politik kita selama ini masih banyak diwarnai oleh kepemimpinan yang legitimasinya elektoral, bukan moral. Kepemimpinan seperti ini tidak bisa menjamin kepemimpinan yang bisa diharapkan oleh masyarakat.

Sebagai contoh, ada pemimpin yang setelah terpilih justru memberikan banyak izin kepada pihak ketiga atau pihak investor untuk mengeruk dan mengeksploitasi alam, dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Maka, sekarang ini kita masih kekurangan pemimpin yang legitimasinya bukan hanya elektoral, tetapi juga moral.

Masih jarang sekali kita melihat pemimpin politik yang bisa memberikan keteladanan yang baik kepada masyarakat atau yang benar-benar mendorong perubahan sampai di tingkat akar rumput. Kita harus akui itu masih jarang sekali. 

Kedua, yang saya lihat, kepemimpinan politik kita hari ini seperti memiliki agenda tersendiri, bukan agenda masyarakat. Yang menjadi agenda masyarakat itu, misalnya, ingin menyelamatkan lingkungan hidup atau untuk kesejahteraan sosial. Tetapi, pemimpin politik kita tiba-tiba menetapkan investasi secara besar-besaran, yang tidak sesuai dengan agenda rakyat.

Saya ambil contoh, pada tingkat nasional, pada pemerintahan Jokowi ini, ada banyak kasus yang seharusnya diselesaikan, terutama kasus-kasus perampasan ruang hidup. Yang lagi ramai sekarang ini, misalnya Kendeng.

Atau dalam konteks pesisir dan pulau-pulau kecil, kita bisa melihat bagaimana masyarakat pesisir menghadapi ancaman privatisasi ruang hidup mereka (ancaman privatisasi pesisir dan pulau-pulau kecil), baik untuk kepentingan reklamasi maupun untuk kepentingan pariwisata, dan sebagainya. Itu sebenarnya agenda rakyat yang harus dijalankan. Tetapi, sayangnya, yang didorong pemerintah justru investasi dalam skala besar. 

Kondisi ini memperlihatkan pemimpin kita saat ini seringkali tidak mencerminkan keinginan dan agenda rakyat. Jadi, itu dua hal yang menurut saya menjadi persoalan serius saat ini.

Bagiamana dengan para wakil rakyat di parlemen?

Ya, yang di parlemen juga sama. Kita bisa saksikan dari periode ke periode pasti ada anggota DPR yang ditangkap karena kasus korupsi, atau karena kasus pelecehan seksual, dll yang mencederai citra mereka sebagai wakil rakyat. Kasus semacam terus-menerus terjadi. Nah, tentu kita bisa pertanyakan, mereka ini sebenarnya mewakili siapa.

Bagaimana dengan para pemimpin politik dan pejabat publik di tingkat daerah?

Ya, kita juga tahu ada banyak gubernur yang menjadi tersangka korupsi, dan rata-rata karena masalah pengelolaan sumber daya alam. Misalnya, gubernur Sulawesi Tenggara sebelum yang sekarang, itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi sumber daya alam. Gubernur Kepulauan Riau juga, yang kemarin. Kasusnya itu korupsi izinan reklamasi.

Nah, kalau kita mendata satu per satu kasus-kasus ini, kita akan semakin banyak menemukan fakta di lapangan bahwa kepemimpinan politik hari ini masih minus legitimasi moralnya. Padahal, kepemimpinan yang legitimasinya moral itu sebetulnya penting untuk bisa menangkap kegelisahan masyarakat atau untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan dan cita-cita masyarakat. Tetapi pemimpin-pemimpin kita tidak melihat itu.

Kepemimpinan politik yang jauh dari harapan rakyat de facto membuat persepsi publik tentang kepemimpin politik melorot. Bagaimana tanggapan Anda?

Ya, saya kira efeknya memang ke situ. Misalnya, pada pemilu 2019 kemarin, ada banyak yang golput. Alasan orang golput sesungguhnya bukan semata-mata karena orang liburan atau karena lagi tidak ada di tempat. Itu sebenarnya sebuah pilihan ideologis.

Kenapa? Itu karena kepemimpinan politik saat ini dianggap tidak akan bisa menyelesaikan persoalan masyarakat. Itu semacam bentuk perlawanan, sebab masyarakat melihat calon-calon itu bukan bagian dari solusi, bahkan mungkin akan menambah rumit masalah. Jadi, fenomena golput itu menggambarkan rendahnya kepercayaan publik terhadap kepemimpinan politik kita saat ini.

Ini seharusnya menjadi bahan evaluasi. Hal ini harus dilihat sebagai tantangan sekaligus PR bagi proses demokrasi di Indonesia yang masih belum matang. Masih ada banyak hal yang harus diperbaiki.

Apakah Anda menemukan faktor lain yang menyebabkan rendahnya kepercayaan publik terhadap kepemimpinan politik dan proses demokrasi di negeri ini?

Faktor lainnya itu soal ketidakjelasan ideologi partai-partai politik. Saya pernah bertemu dengan kawan-kawan di Uni Eropa dan sempat ngobrol dengan mereka.

Di Eropa itu ideologi partai-partai politiknya jelas. Misalnya saya mewakili Partai Hijau, maka ideologi saya itu jelas. Saya akan menolak kebijakan-kebijakan yang dianggap mengeksploitasi alam, seperti tambang, sawit, dan sebagainya. Maka, pendanaannya (untuk kebijakan-kebijakan itu) juga didorong untuk dihentikan.

Saya juga pernah bertemu dengan kawan-kawan dari Partai Buruh Skotlandia. Mereka bercerita tentang bagaimana mereka betul-betul melakukan pembelaan terhadap hak-hak buruh, juga hak-hak kaum diasbilitas, minoritas, imigran, dll. Itu menjadi concern mereka. Jadi, spektrum ideologinya itu jelas, sehingga ada kejelasan juga dalam perjuangan politiknya.

Nah, kejelasan ideologis seperti itu yang tidak kita temukan di Indonesia saat ini. Coba kita lihat partai-partai yang ada di Indonesia sekarang ini, praktis tidak ada perbedaan setelah mereka berkuasa. Tidak ada yang betul-betul membedakan ideologi partai yang satu dari partai yang lainnya.

Ini yang menjadi problem di Indonesia sekarang ini. Jadi, selain tiadanya jangkar moral dalam kepemimpinan politik, ketidakjelasan ideologi ini turut melemahkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi kita.

Lantas, bagaimana memulihkan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan politik dan proses demokrasi sekarang ini?

Memang tidak mudah untuk memulih kepercayaan publik ini ya. Butuh waktu yang tidak sebentar. Tetapi, menurut saya, poinnya begini.

Pertama, para pemimpin politik itu harus membuka kembali literatur yang benar tentang politik atau kepemimpinan politik itu sendiri, atau tentang kenapa bangsa ini didirikan, apa mandat utama sejak didirikannya bangsa ini.

Kedua, para pemimpin politik penting untuk “meletakkan telinganya di bumi”. Maksudnya, para pemimpin politik harus betul-betul memahami dengan benar apa yang menjadi persoalan real masyarakat.

Ketiga, pemimpin tidak boleh menjadi perpanjangan tangan pihak ketiga atau pihak investor, tetapi menjadi perpanjangan tangan masyarakat yang nasibnya mereka perjuangkan. Mereka sadar bahwa legitimasi kepemimpinan mereka terletak pada moralitas mereka. Maka, harus ada kemauan untuk mendengar dan merasakan apa yang menjadi harapan masyarakat.

Keempat, para pemimpin itu perlu membuka kembali pesan-pesan moral agama yang mereka anut, yang penting untuk kemaslahatan masyarakat. Pesan-pesan moral itu penting dikaji lagi di tengah kuatnya politik transaksional di negara kita sekarang ini, supaya para pemimpin kita itu mendengarkan hati nuraninya sendiri.

Mereka perlu melibatkan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan dalam membuat kebijakan publik terkait hajat hidup orang banyak. Hal-hal ini, menurut saya, penting dilakukan.

Selama ini Anda banyak terlibat dalam advokasi dan animasi terhadap masyarakat akar rumput, khususnya para nelayan dan penduduk di daerah pesisir. Apa sebenarnya harapan terbesar mereka untuk para pemimpinnya?

Harapan mereka sebenarnya sederhana. Pertama, pemimpin itu jangan mengeluarkan kebijakan yang merampas ruang hidup rakyat. Mereka inginkan pemimpin melahirkan kebijakan yang mendorong keberlanjutan lingkungan, khususnya laut, serta mendorong kemajuan organisasi sosial mereka.

Kedua, pemimpin perlu mengeluarkan kebijakan yang mendukung sistem ekonomi mereka, seperti koperasi. Harus diperkuat itu. Juga institusi sosial mereka. Semuanya harus diperkuat. Jadi, harapan mereka sebenarnya sesederhana itu.

Intinya, masyarakat mengharapkan perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah. Perlindungan itu tentu bermacam-macam. Bisa perlindungan dari ancaman ekstraktif. Perlindungan keberlanjutan usaha. Dilindungi alamnya. Dan dilindungi institusi sosialnya.

Soal pemberdayaan, bisa berupa peningkatan kapasitas, alih teknologi, pendidikan, pemberdayaan perempuan nelayan, dan macam-macam. Saya kira itu sebetulnya yang menjadi harapan masyarakat.

Lantas, semangat atau spirit apa yang seharusnya dimiliki dalam sebuah kepemimpinan politik?

Yang pertama sekali itu, kepemimpinan politik perlu perkuat jangkar moralnya, supaya para pemimpin kita itu betul-betul merasakan apa yang dirasakan rakyat. Ia tidak terpisah dari persoalan yang dihadapi masyarakat.

Yang kedua, para pemimpin politik itu jangan memiliki kepentingan sendiri. Mereka harus menjadi kepanjangan tangan dari agenda masyarakat.

Yang ketiga, pemimpin politik harus mempunyai kejelasan ideologi, dalam hal memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk pembelaan terhadap masyarakat serta menjamin keberlanjutan lingkungan.

Hal ini penting karena percepatan krisis ekologi sekarang semakin parah. Ini nanti punya akibat pada krisis pangan, krisis air, krisis energi (karena selama ini kita tergantung pada energi fosil). Maka, pemimpin harus bisa menangkap persoalan yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Pemimpin harus mempunyai kemampuan memprediksi apa yang terjadi pada masa akan datang, agar dia bisa mengantisipasinya dari sekarang. Saya kira para pemimpin kita harus memiliki semangat dan kemampuan-kemampuan itu. (Pewawancara: Joan Udu)

(Wawancara ini pernah dimuat dalam Majalah Gita Sang Surya, edisi September-Oktober 2020)

Previous article
Next article

Leave Comments

Post a Comment

Ads Post 1

Ads Post 2

Ads Post 3

Ads Post 4